Kupang, 1 Agustus 2025
Dalam rangka melakukan monitoring dan percepatan operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Provinsi NTT, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan mengunjungi NTT.
Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata, Zita Anjani.
Kedatangan Menko Pangan RI bersama rombongan, yang sebelumnya melakukan kunjungan serupa di Kabupaten Sikka, diterima langsung oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena di VIP Pemda Bandara El Tari Kupang pada Jumat, (1/8/2025) siang.
Usai melakukan Shalat Jumat di Masjid Mujahidin, Lanud El Tari, Menko Pangan bersama rombongan didampingi Gubernur NTT dan Pimpinan Perangkat Daerah Provinsi NTT melakukan kunjungan ke Perkebunan GS Organik dan meninjau Kopdes Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Kepada anggota Kopdes Merah Putih dan seluruh masyarakat yang hadir, Ketua Satgas Kopdes Merah Putih ini mengungkapkan bahwa NTT menjadi prioritas utama kunjungannya usai peluncuran kelembagaan KDMP/KKMP oleh Presiden Prabowo pada 22 Juli 2025 lalu.
“Jadi memang NTT menjadi prioritas utama, kunjungan pertama setelah seluruh koperasi terbentuk, saya ke NTT,” ujar Zulhas.
Dalam kesempatan itu, Menko Pangan menegaskan bahwa kekuatan pemberdayaan ekonomi harus dimulai dari tingkat desa. Kehadiran Kopdes Merah Putih menurutnya dapat menggeliatkan pembangunan dan perekonomian di tingkat desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.
“Kita ingin agar di desa itu ada kegiatan ekonomi, sehingga anak-anak muda bisa kreatif dan produktif,” ujarnya.
_*Monitoring dan Operasionalisasi Kopdes Merah Putih di NTT*_
Usai meninjau Kopdes Merah Putih di Desa Penfui Timur, Menko Pangan RI dan rombongan beranjak menuju Aula Eltari, Kantor Gubernur NTT – Kupang untuk memberikan arahan terkait operasionalisasi Kopdes Merah Putih di NTT. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memastikan langkah percepatan operasionalisasi KDMP/KKMP di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dalam laporannya memaparkan bahwa dari total 3.137 Desa dan 305 Kelurahan di NTT, semuanya telah membentuk KDMP/KKMP melalui Musyawarah Desa dan Kelurahan Khusus, serta telah memiliki Akta Notaris dan SK Pengesahan Badan Hukum.
“NTT adalah salah satu provinsi pertama yang menyelesaikan pembentukan KDMP/KKMP 100 persen. Peluncuran serentak pada tanggal 21 Juli 2025 lalu, menjadi momen historis dalam membangun kemandirian ekonomi rakyat dari desa. Dan NTT berdiri di garis terdepan untuk menyukseskan agenda nasional ini,” tegas Melki.
Pemerintah Provinsi NTT, menurut Melki, telah sejak awal mengambil langkah percepatan melalui sosialisasi masif, pendampingan intensif, fasilitasi akta notaris secara gratis, hingga pelatihan manajemen koperasi.
“Semua ini adalah bentuk komitmen kami dalam mendukung pelaksanaan KDMP/KKMP sebagai pilar ekonomi desa dan kelurahan,” tambahnya.
Melki menambahkan, untuk NTT sendiri hingga saat ini telah terbentuk dua KDMP percontohan atau mock up, yaitu KDMP Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang dan KDMP Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu.
Namun demikian, Gubernur Melki Laka Lena juga tidak menampik adanya tantangan dalam mengoperasionalkan KDMP/KKMP secara efektif di NTT. Menurutnya ada sejumlah hal krusial yang membutuhkan perhatian bersama, seperti peningkatan kapasitas SDM koperasi, pembangunan dan penguatan infrastruktur koperasi, serta penguatan dukungan pendanaan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus tumbuh dari desa dan kelurahan dengan memberdayakan ekonomi masyarakat.
“Rakyat harus diberdayakan. Indonesia harus tumbuh dari desa-desa,” tegasnya.
Zulkifli Hasan mendorong agar kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di NTT dapat mendongkrak roda perekonomian masyarakat. Selain itu ia menekankan bahwa Kopdes Merah Putih bukan sekadar lembaga simpan pinjam, melainkan badan usaha produktif yang disiapkan untuk menjadi solusi dari rantai distribusi pangan, pupuk hingga kebutuhan pokok.
Terkait dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan, Menko Pangan Zulhas mengatakan bahwa Pemerintah senantiasa berupaya untuk melahirkan kebijakan politik yang mengedepankan pemberdayaan masyarakat.
“Presiden Prabowo itu pintar, patriot, tahu solusi dan mengerti sejarah kemerdekaan. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan adalah untuk pemberdayaan. Politik untuk kemajuan,” ucapnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto dalam kesempatan tersebut juga menambahkan bahwa terkait dengan kegiatan perkoperasian sebagai mitra atau agen penyaluran pupuk, elpiji dan lainnya tidak lagi memerlukan izin khusus sejauh Kopdes tersebut sudah berbadan hukum dan memiliki nomor Administrasi Hukum Umum (AHU) dari Kemenkum.
Namun demikian dirinya berharap agar manajemen Kopdes Merah Putih ini harus dijalankan secara baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
Menutup agenda kunjungannya di Kupang hari ini, Menko Pangan RI dan rombongan juga melakukan penanaman padi bersama para Petani di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.
Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan. #AyoBangunNTT
Penulis: Baldus Sae
Foto: Dio Ceunfin
Video: Riky Nengga
