Gubernur NTT: Kerukunan Bukan Sekadar Toleransi, tetapi Fondasi Persatuan dan Kesejahteraan Bangsa

Kupang, 17 November 2026

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa kerukunan umat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah tantangan disrupsi informasi dan penyebaran ujaran kebencian di ruang digital, seluruh elemen masyarakat diajak memperkuat nilai-nilai Pancasila, membangun budaya dialog, serta menghadirkan pesan perdamaian di tengah keberagaman.

Penegasan tersebut disampaikan Gubernur saat menghadiri Konferensi Nasional (KONAS) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Indonesia Tahun 2026 di Hotel Harper Kupang, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang berlangsung pada 16–19 November 2026 ini mengusung tema “Memperkuat Moderasi Digital dan Pemberdayaan Ekonomi Umat untuk Mewujudkan Harmoni dan Kesejahteraan Bersama di Era Disrupsi Informasi”.

Gubernur menyampaikan bahwa Pancasila yang dirumuskan Bung Karno merupakan landasan utama dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa. Nilai-nilai kebangsaan tersebut harus terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk melalui peran tokoh agama dan FKUB dalam merawat persaudaraan di tengah masyarakat.

Menurutnya, FKUB merupakan jembatan penting dalam menjaga keharmonisan sekaligus mitra strategis pemerintah untuk mencegah konflik sosial keagamaan. Tantangan saat ini semakin kompleks karena penyebaran kebencian tidak hanya terjadi dalam interaksi langsung, tetapi juga melalui media sosial.

“FKUB memiliki peran vital dalam menjaga persaudaraan dan menjadi mitra utama pemerintah. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah kebencian menjadi kerukunan, mengubah para haters menjadi lovers. Para tokoh agama memiliki peran penting untuk menghadirkan pesan-pesan perdamaian dan kesejukan di ruang digital,” ungkap Gubernur.

Selain penguatan kerukunan, Gubernur menekankan bahwa pemberdayaan ekonomi harus menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan umat yang harmonis. Kesejahteraan perlu dirasakan seluruh masyarakat tanpa membedakan agama dan keyakinan. Karena itu, ia mendorong kolaborasi FKUB dengan pemerintah, perbankan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dunia usaha, serta berbagai pemangku kepentingan untuk membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Gubernur juga berharap FKUB semakin memperkuat perannya hingga tingkat akar rumput dengan melibatkan tokoh agama, perempuan, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat. Penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan literasi digital, serta upaya melawan hoaks perlu dilakukan secara berkelanjutan agar FKUB senantiasa hadir sebagai bagian dari solusi.

“Kita berharap seluruh agenda dan pembahasan dalam konvensi ini dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan langkah-langkah nyata. FKUB harus senantiasa hadir sebagai bagian dari solusi, menjadi ruang dialog, mencegah konflik, melawan hoaks, serta mendorong kesejahteraan umat demi bangsa dan tanah air tercinta,” tegasnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital RI, Meutya Viada Hafid, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT atas penyelenggaraan KONAS FKUB 2026. Ia mengungkapkan bahwa indeks kerukunan umat beragama nasional mencapai 77,89, tertinggi sejak pengukuran dimulai pada 2015. Capaian tersebut dinilai tidak terlepas dari kontribusi FKUB dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa penguatan kerukunan tidak cukup hanya melalui toleransi, tetapi juga harus diwujudkan dalam kebersamaan. Berdasarkan hasil survei, dimensi toleransi mencapai 88,82, sedangkan dimensi kebersamaan berada pada angka 65,49. Karena itu, kegiatan yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat perlu semakin diperbanyak.

Ia juga menyoroti tantangan komunikasi publik seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia. Disebutkan bahwa sebanyak 267 juta penduduk telah terhubung dengan internet, sementara tingkat keterhubungan masyarakat dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 98,5 persen. Pemerataan akses internet, termasuk di sejumlah wilayah NTT, tetap menjadi perhatian pemerintah.

“Digitalisasi memang menghadirkan peluang, tetapi pada saat yang sama juga dapat mendisrupsi komunikasi yang selama ini telah terbangun dengan baik. Kita perlu menata kembali cara berkomunikasi dan memastikan ruang digital tetap aman serta produktif,” jelasnya.

Meutya menambahkan bahwa disinformasi, misinformasi, dan ujaran kebencian dapat melemahkan kohesi sosial serta memicu diskriminasi dan kekerasan. Perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) juga menghadirkan tantangan baru karena memungkinkan pembuatan gambar, suara, dan video palsu yang menyerupai kenyataan. Oleh sebab itu, literasi digital dan kemampuan memverifikasi informasi menjadi semakin penting untuk menjaga kepercayaan publik dan kerukunan.
Ketua FKUB Provinsi NTT, Yuliana Salosso, menyampaikan bahwa KONAS FKUB 2026 diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, antara lain penyusunan standar etika digital FKUB, penguatan peran tokoh agama dalam pemberdayaan ekonomi umat, serta pembangunan kemitraan strategis antara pemerintah, lembaga keagamaan, lembaga keuangan, dunia usaha, koperasi, dan UMKM.

Ia berharap seluruh pembahasan bermuara pada Deklarasi Kupang 2026 sebagai komitmen bersama pengurus FKUB se-Indonesia untuk memperkuat kerukunan, gotong royong, dan pendampingan masyarakat.

Ketua Umum Asosiasi FKUB Indonesia, Ida Pangelingsir Agung Putra Sukahet, turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur NTT dan Wali Kota Kupang atas dukungan dalam menyukseskan kegiatan tersebut. Dalam refleksi kebangsaannya, ia menegaskan bahwa kerukunan merupakan fondasi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sekaligus prasyarat penting bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

“NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, sangat bergantung pada kerukunan bangsa. Tidak mungkin kita membangun Indonesia dengan baik tanpa adanya kerukunan,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pengurus FKUB untuk terus merawat kerukunan melalui komitmen dan kerja nyata, bukan hanya ketika konflik terjadi. Menurutnya, menjaga keharmonisan merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa demi masa depan generasi penerus.

“Jika NKRI disebut sebagai harga mati, maka kerukunan pun harus menjadi harga mati dan diprioritaskan. Kerukunan harus dirawat secara terus-menerus melalui komitmen, kepedulian, dan kerja nyata seluruh komponen bangsa,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Asosiasi FKUB Indonesia menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur NTT sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dan kepeduliannya terhadap upaya menjaga serta memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk dipublikasikan.

#IndonesiaTerang
#AyoBangunIndonesia
#AyoBangunNTT

Penulis: Fara Therik
Foto: Windy-Dian
Video: Ady Hau-Awe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *