Siaran Pers Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT
Kupang, 17 Maret 2026
Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa rotasi jabatan Pejabat Tinggi Pratama di lingkup Pemerintah Provinsi NTT tidak akan mengubah komposisi tim kerja strategis yang selama ini menangani berbagai program prioritas daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Melki saat memimpin rapat bersama pimpinan Perangkat Daerah usai pelantikan dan pengukuhan pejabat tinggi pratama lingkup Pemprov NTT. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Gubernur secara virtual dan diikuti seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melki menekankan bahwa lima tim strategis yang telah dibentuk sebelumnya tetap bekerja seperti biasa, meskipun terjadi pergeseran jabatan di sejumlah OPD.
“Komposisi tim tetap sama, tidak ada perubahan. Dari awal kita sudah rumuskan bahwa tim yang ada ini tidak harus berkorelasi langsung dengan posisi jabatan di OPD,” kata Melki.
Ia menjelaskan tim yang menangani berbagai agenda prioritas seperti implementasi program pusat di daerah, penanganan kemiskinan terpadu, penguatan ekonomi kerakyatan, serta komunikasi pemerintah tetap berjalan dengan struktur yang sama.
“Perubahan yang terjadi ini murni untuk urusan OPD masing-masing. Sementara komposisi lima tim yang kita bentuk tetap seperti sebelumnya,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Melki juga meminta jajaran OPD segera menuntaskan sejumlah agenda penting pemerintah daerah, termasuk penerbitan surat keputusan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, Pemprov NTT akan segera menerbitkan SK bagi 4.536 PPPK baru agar para pegawai tersebut dapat segera memperoleh hak-haknya.
“Bulan ini kita akan memberikan SK bagi 4.536 PPPK. Setelah itu hak mereka mulai dihitung dan kita pastikan hak-hak itu diberikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah tetap akan menyesuaikan kebijakan jika ada perubahan dari pemerintah pusat, namun hak para PPPK tetap menjadi prioritas untuk dipenuhi.
Melki juga meminta para pejabat lama dan pejabat baru di OPD yang mengalami rotasi jabatan untuk memastikan proses transisi berjalan baik, terutama terkait program yang sedang berjalan.
Ia menegaskan agar seluruh program yang telah dirancang sebelumnya tetap dilanjutkan dan tidak terhenti hanya karena pergantian pimpinan.
“Kalau ada program yang sudah kita bahas bersama sebelumnya, jangan sampai tidak dilanjutkan. Pejabat lama dan pejabat baru harus saling berbagi informasi agar pekerjaan tetap berjalan,” katanya.
Melki mencontohkan sejumlah program strategis yang harus tetap dilanjutkan, termasuk rencana pemanfaatan dua kapal milik pemerintah daerah yang dinilai dapat mendukung penguatan ekonomi kawasan perbatasan.
“Dua kapal itu harus kita optimalkan. Jangan sampai hanya diam. Kita pikirkan bagaimana pemanfaatannya untuk mendukung ekonomi kawasan perbatasan,” ujarnya.
Selain itu, Melki juga mengingatkan agar jajaran OPD menuntaskan berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Ia menegaskan penyelesaian temuan tersebut merupakan tanggung jawab bersama, termasuk jika berkaitan dengan pejabat yang sudah tidak lagi menjabat di instansi terkait.
“Kita punya tanggung jawab bersama untuk menyelesaikan temuan yang ada. Walaupun pejabatnya sudah pindah, kalau masih bisa kita urus, kita bantu selesaikan bersama,” kata Melki.
Menurut dia, penyelesaian temuan BPK harus dilakukan secara bertahap dan konsisten agar tidak menjadi beban yang terus berulang dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam arahannya, Melki juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah berbagai ketidakpastian ekonomi.
Ia mengaku selalu memantau kondisi keuangan daerah sebelum memutuskan menjalankan program tertentu.
“Saya selalu cek dulu posisi keuangan sebelum mengeksekusi program. Saya lebih memilih bergerak agak lambat tetapi aman daripada bergerak cepat namun keuangan kita bermasalah,” ujarnya.
Menurut dia, prioritas utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan belanja pegawai tetap aman hingga akhir tahun.
“Lebih baik kita amankan dulu belanja pegawai daripada menjalankan banyak program tetapi akhirnya kita kesulitan membayar kewajiban,” katanya.
Melki juga meminta OPD lebih efektif dalam menggunakan anggaran serta menunda program yang membutuhkan biaya besar sampai kondisi fiskal daerah benar-benar stabil.
Gubernur Melki juga menyinggung potensi dampak situasi global terhadap kebijakan keuangan pemerintah pusat yang dapat berimbas pada daerah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu mencermati kondisi ekonomi nasional, termasuk kebijakan subsidi dan dinamika global yang dapat memengaruhi kapasitas fiskal negara.
“Kita harus lihat situasi setelah Lebaran nanti. Apakah kondisi keuangan negara masih cukup longgar atau ada kebijakan baru dari pusat yang harus kita antisipasi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta seluruh OPD menjalankan program secara bertahap sambil terus memantau perkembangan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan tersebut, Melki juga menyinggung proses penataan jabatan kepala sekolah di lingkungan pendidikan di NTT.
Ia memastikan seluruh proses penempatan kepala sekolah dilakukan sesuai mekanisme nasional yang dikelola melalui sistem Kementerian Pendidikan.
“Saya pastikan semua proses sesuai mekanisme yang ada di sistem yang dikelola oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan,” ujarnya.
Melki menegaskan kepala sekolah yang ditunjuk harus memiliki integritas serta mampu menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan berkualitas.
“Tidak boleh ada kekerasan di sekolah, tidak boleh ada narkoba. Sekolah harus menjadi tempat yang baik untuk belajar,” tegasnya.
Ia juga membuka kemungkinan evaluasi terhadap kepala sekolah jika kinerja mereka dinilai tidak memenuhi harapan.
Di akhir arahannya, Melki meminta seluruh pejabat yang baru dilantik maupun yang mengalami rotasi jabatan untuk tetap menjaga soliditas kerja di lingkungan birokrasi Pemprov NTT.
Ia memahami bahwa rotasi jabatan bisa menimbulkan berbagai perasaan di kalangan pejabat, namun keputusan tersebut diambil untuk memperkuat kinerja pemerintahan.
“Mungkin ada yang puas, ada yang tidak puas dengan keputusan ini. Itu hal yang wajar. Tapi percayalah, kami berusaha membuat keputusan terbaik agar tim ini bisa bekerja lebih baik mencapai target pembangunan,” katanya.
Melki juga meminta pejabat yang tidak lagi menjabat di posisi sebelumnya tetap membantu menyelesaikan pekerjaan yang masih berjalan sampai proses peralihan benar-benar tuntas.
“Kita ini satu tim. Jadi yang lama tetap bantu sampai semua pekerjaan yang belum selesai bisa dituntaskan bersama dengan pejabat yang baru,” ujarnya.
Demikian Siaran Pers dibuat untuk d ipunlikasikan.
#ayobangunntt
Penulis : Ocep Purek
